Afrika Selatan dan Dunia Kecam Israel atas Intersepsi Kapal Bantuan Gaza Global Sumud Flotilla

Gelombang kecaman internasional kembali mengarah kepada Israel setelah insiden intersepsi terhadap sejumlah kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Peristiwa yang terjadi pada Kamis, 2 Oktober 2025, itu menegaskan kembali kontroversi panjang mengenai kebijakan blokade Israel terhadap wilayah Palestina. Tindakan tersebut memicu kritik keras dari berbagai pemimpin dunia yang menilai langkah itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyoroti insiden ini sebagai bentuk nyata dari pelanggaran berulang yang dilakukan Israel. Menurutnya, tindakan intersepsi tersebut “memperkuat pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukan Israel dan menimbulkan penderitaan, termasuk kelaparan, pada rakyat Palestina.” Ramaphosa menegaskan bahwa penghentian kapal kemanusiaan merupakan “pelanggaran berat lainnya terhadap solidaritas global,” sembari menyerukan agar Israel memastikan bantuan yang bersifat menyelamatkan nyawa dapat benar-benar sampai kepada warga Gaza. Laporan dari sistem pelacakan armada menunjukkan bahwa beberapa kapal berhasil dihentikan oleh pasukan Israel, sementara kapal lainnya masih melanjutkan pelayaran menuju Gaza. Penyelenggara flotilla mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut tindakan Israel ilegal karena dilakukan di perairan internasional. “Beberapa kapal dicegat dan dinaiki oleh Pasukan Pendudukan Israel di perairan internasional,” demikian bunyi pernyataan mereka. Kecaman juga datang dari kelompok March to Gaza Greece yang terlibat dalam misi ini. Mereka menyebut tindakan Israel sebagai “aksi pembajakan berulang yang melanggar hukum internasional dan hukum laut.” Kelompok tersebut bahkan meminta pemerintah Yunani turun tangan untuk memberikan perlindungan terhadap warganya yang berada di atas kapal. Gelombang kritik tidak hanya terbatas pada penyelenggara flotilla, tetapi juga datang dari berbagai pemerintahan di dunia. Pemerintah Malaysia, melalui pernyataan resminya, menilai Israel telah menunjukkan “penghinaan total tidak hanya terhadap hak-hak rakyat Palestina tetapi juga terhadap nurani dunia.” Sementara itu, Presiden Kolombia, Gustavo Petro, menulis di platform X bahwa apabila laporan mengenai intersepsi ini benar, maka tindakan Israel dapat dikategorikan sebagai “kejahatan internasional baru oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.” Dari Palestina, otoritas di Ramallah mengeluarkan kecaman keras. Mereka menilai Israel tidak memiliki otoritas maupun kedaulatan atas “perairan teritorial” Palestina di lepas pantai Jalur Gaza. Hamas, kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, turut menegaskan sikapnya dengan menyebut intersepsi ini sebagai “tindakan kriminal.” Hamas juga menyerukan protes publik untuk mengutuk langkah Israel tersebut. Dari kawasan Eropa, pemerintah Inggris menyampaikan posisinya melalui seorang juru bicara. Inggris menekankan bahwa mereka telah berkomunikasi langsung dengan otoritas Israel untuk menegaskan harapan agar situasi dapat diselesaikan sesuai hukum internasional. Selain itu, Inggris juga mendesak Israel untuk segera mencabut pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan serta menyerahkan distribusi kargo kepada lembaga-lembaga kemanusiaan yang berada di darat. Peristiwa intersepsi kapal bantuan kemanusiaan pada Oktober 2025 ini menjadi salah satu insiden terbaru yang memperlihatkan ketegangan berkepanjangan terkait isu Gaza. Tindakan Israel dinilai semakin memperburuk penderitaan warga Palestina dan memicu pertanyaan serius mengenai komitmen komunitas internasional terhadap perlindungan hukum serta solidaritas global. (ain/avi)