Belgia Ikuti Jejak Prancis, Akui Palestina di Sidang PBB September 2025

Belgia resmi mengumumkan akan mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, pada Selasa (2/9/2025). Dalam pernyataan yang disiarkan melalui media sosial X dan dikutip kantor berita AFP, Prevot menegaskan komitmen negaranya. Ia menulis, “Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel.” Lebih jauh, Prevot menguraikan latar belakang langkah tersebut. Menurutnya, keputusan Belgia tidak terlepas dari tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza. Ia menyampaikan, “Mengingat tragedi kemanusiaan di Gaza, di mana serangan Israel telah menggusur sebagian besar penduduk dan PBB telah menyatakan bencana kelaparan.” Dalam penekanan lain, ia menyampaikan bahwa Belgia memiliki kewajiban moral dan hukum internasional untuk bertindak. “Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas,” tulisnya. Namun, Prevot menegaskan bahwa langkah tersebut bukan ditujukan kepada rakyat Israel, melainkan pada pemerintahannya. Ia menjelaskan, “Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan.” Sebelumnya, pada Juli lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan komitmen serupa. Macron menegaskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina di sidang PBB, yang dijadwalkan berlangsung pada 9–23 September 2025 di New York. Langkah itu kemudian diikuti oleh sejumlah negara Barat lainnya. Sementara itu, dari pihak Israel, muncul rencana penanggapan yang signifikan. Berdasarkan laporan Reuters dan Al Arabiya pada Senin (1/9/2025), tiga pejabat Israel yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi pencaplokan wilayah Tepi Barat. Gagasan itu dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet keamanan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu (31/8/2025) malam. Pertemuan tersebut berfokus pada dinamika perang Gaza, sekaligus membuka ruang pembahasan kemungkinan perluasan kedaulatan Israel atas Tepi Barat, wilayah yang sebelumnya direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967.