Gelombang Kekerasan di Gaza, 33 Ribu Perempuan dan Anak Tewas dalam Dua Tahun

Peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun ini berlangsung di tengah sorotan keras terhadap situasi kemanusiaan di Jalur Gaza. Dalam momentum global yang seharusnya menguatkan komitmen perlindungan perempuan, laporan terbaru dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina justru menampilkan potret tragedi kemanusiaan yang semakin memburuk. Data tersebut membuka kembali diskursus mengenai eskalasi kekerasan yang tidak hanya menghancurkan kehidupan, tetapi juga meruntuhkan struktur sosial masyarakat Palestina. Pada pernyataan resminya, Selasa (25/11/2025), Kemlu Palestina menyebut bahwa sedikitnya 33.000 perempuan dan anak perempuan di Gaza telah tewas akibat serangan militer Israel dalam dua tahun terakhir. Angka tersebut menjadi dasar pokok pembahasan laporan dan menegaskan besarnya beban yang dipikul kelompok perempuan dalam konflik berkepanjangan tersebut. Dari jumlah itu, lebih dari 12.500 adalah perempuan dewasa dan sekitar 20.000 merupakan anak-anak, sebagaimana dicatat dalam data yang dikumpulkan oleh Kantor Media Pemerintah Gaza. Kemlu Palestina menyampaikan bahwa tingginya korban jiwa bukan satu-satunya indikator memburuknya kondisi di Gaza. Dalam pernyataan itu, Israel disebut melakukan “kejahatan sistematis terhadap perempuan Palestina”, merujuk pada pelanggaran berat hukum internasional yang didokumentasikan dalam beberapa laporan kemanusiaan. Laporan kejahatan pendudukan tersebut mencakup rangkaian tindakan seperti pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penahanan tanpa dasar hukum, penyiksaan, kekerasan seksual, perusakan rumah tinggal, perampasan tanah, intimidasi pemukim bersenjata, hingga praktik yang memicu kelaparan. Selain itu, Kemlu Palestina menyoroti penggunaan teknologi pengawasan tingkat tinggi oleh Israel, termasuk sistem berbasis kecerdasan buatan dan perangkat mata-mata siber. Teknologi tersebut dinilai digunakan untuk menargetkan dan meneror warga Palestina, menjadikan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan dalam operasinya. Dalam laporan tersebut ditekankan bahwa dampak serangan tidak hanya berupa kematian langsung, tetapi juga mencakup akibat tidak langsung seperti kelaparan, tersendatnya layanan kesehatan, serta blokade berkepanjangan yang membatasi akses terhadap kebutuhan vital. Ratusan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat perlindungan perempuan dilaporkan hancur, memperburuk kerentanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender di tengah konflik. Laporan itu juga mengungkap konsekuensi sosial jangka panjang, termasuk hilangnya identitas hukum banyak keluarga. Sejumlah jenazah korban tidak dapat diidentifikasi karena kondisi yang sangat buruk, sementara sebagian perempuan dilaporkan masih hilang dan belum ditemukan hingga kini. Sejak Oktober 2023, hampir 70.000 warga Palestina dilaporkan tewas dan sekitar 171.000 lainnya mengalami luka-luka akibat operasi militer Israel. Besarnya skala kehancuran membuat krisis di Gaza disebut sebagai salah satu bencana kemanusiaan paling serius dalam sejarah modern menurut lembaga-lembaga internasional. Dalam menghadapi situasi tersebut, Kemlu Palestina mendesak masyarakat internasional untuk mempertahankan dan memperkuat tekanan global guna menghentikan pendudukan yang dinilai ilegal. Mereka menekankan pentingnya implementasi solusi dua negara sesuai standar hukum internasional, sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak dasar rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak kembali bagi para pengungsi. Seruan perlindungan segera bagi perempuan Palestina yang berada dalam tingkat risiko kekerasan ekstrem menjadi tuntutan utama dalam pernyataan tersebut, menegaskan perlunya tindakan global yang konsisten dan berkelanjutan. (nun/avi)