Jenderal Purn Israel Sebut Klaim Netanyahu soal “Kemenangan Total” sebagai Palsu

Mantan Mayor Jenderal Israel Nitzan Alon menyebut klaim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Israel harus mencapai “kemenangan total” sebelum menyepakati pembebasan para sandera sebagai sesuatu yang “palsu”. Menurut Alon, kesepakatan untuk mengembalikan seluruh sandera Israel sebenarnya dapat dicapai jauh lebih awal.

Alon, yang pada awal perang Gaza menjadi penanggung jawab militer untuk negosiasi sandera, mengatakan proses menuju kesepakatan berlangsung terlalu lama. 

Ia memperkirakan kesepakatan tersebut bisa tercapai sekitar setahun lebih awal tanpa memberikan dampak besar terhadap tujuan strategis perang lainnya. “Kita melewatkannya, sebenarnya. Perang terlalu panjang,” ujarnya dalam siaran web Washington Institute for Near East Policy.

Alon menyebut gencatan senjata Oktober 2025 sebagai “pencapaian strategis” karena sejak saat itu kekuatan militer Hamas disebut telah terkekang. Namun, menurutnya, kesepakatan tersebut dapat dicapai lebih cepat dan memungkinkan lebih banyak sandera kembali dalam keadaan hidup.

Kesepakatan pertukaran tahanan pada Oktober 2025 menghasilkan pembebasan hampir 2.000 warga Palestina dari penjara Israel dan 20 sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza. Alon mengatakan perang seharusnya dapat dipersingkat, seluruh sandera dikembalikan, dan ribuan nyawa di kedua pihak mungkin dapat diselamatkan.

Komentar tersebut bukan pertama kalinya Alon mengkritik kebijakan pemerintah Netanyahu. Pada Juli, ia juga menyoroti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich karena disebut menentang sejumlah kesepakatan yang diajukan pada berbagai tahap. Menurut Alon, Smotrich karena itu tidak dapat mengklaim kredit atas kembalinya seluruh sandera.

Mantan diplomat Israel Alan Pinkas juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kesepakatan sebenarnya dapat dicapai segera setelah serangan Hamas pada Oktober 2023. Menurutnya, hampir dua tahun berlalu sebelum para sandera dikembalikan, sehingga persoalan tersebut bukan sekadar kesempatan yang terlewat, melainkan tragedi.

Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani sebelumnya mengatakan pejabat Israel menolak mempertimbangkan proposal Hamas untuk membebaskan seluruh sandera dengan imbalan gencatan senjata terbatas segera setelah serangan Oktober 2023. Ia mengatakan Doha telah menghubungi Israel sejak hari pertama, tetapi gagasan tersebut tidak mendapat tanggapan. (nun/avi)