Palestina Ajak Negara-Negara Dunia Ikuti Langkah Irlandia Larang Impor dari Permukiman Israel

Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyerukan kepada seluruh negara, parlemen, dan legislator di dunia agar mengikuti langkah Republik Irlandia yang telah mengesahkan undang-undang pelarangan impor barang dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Menurut kementerian tersebut, keputusan Irlandia menjadi preseden penting dalam mendorong penerapan hukum internasional melalui kebijakan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan permukiman tersebut. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Republik Irlandia menandatangani undang-undang tersebut pada 7 Juli 2026, sekaligus menyelesaikan seluruh tahapan konstitusional sehingga regulasi itu resmi berlaku. "Kami menyerukan kepada semua negara, parlemen, dan legislator di seluruh dunia untuk mengikuti langkah Republik Irlandia, mengaktifkan mekanisme akuntabilitas internasional, serta menjatuhkan sanksi terhadap sistem permukiman, para pemukim, organisasi mereka, maupun individu dan entitas yang secara langsung ataupun tidak langsung mendukung permukiman kolonial," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina dikutip AVI dari kantor berita Palestina, WAFA, Ahad (26/7/2026). Dalam keterangannya, kementerian menilai keputusan Irlandia selaras dengan berbagai upaya diplomatik Palestina yang selama ini berfokus pada pengurangan sumber dukungan terhadap sistem permukiman Israel. Kebijakan tersebut juga dipandang mencerminkan komitmen pemerintah dan lembaga legislatif Irlandia terhadap penghormatan atas prinsip hukum internasional dan keadilan internasional. Kementerian menegaskan bahwa penerapan hukum internasional tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan politik semata. Menurut mereka, setiap negara memiliki kewajiban hukum untuk tidak mengakui situasi yang lahir dari pendudukan maupun pembangunan permukiman ilegal, termasuk tidak memberikan dukungan melalui perdagangan, investasi, jasa keuangan, ataupun aktivitas ekonomi lainnya yang berkaitan dengan permukiman tersebut. Palestina juga berpandangan bahwa regulasi yang diterapkan Irlandia dapat menjadi acuan bagi negara lain dalam menyusun kebijakan serupa. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat kepatuhan terhadap pendapat hukum Mahkamah Internasional sekaligus mendorong penghentian berbagai bentuk transaksi ekonomi yang berkaitan dengan sistem permukiman Israel. Melalui pernyataan itu, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina berharap semakin banyak negara mengambil kebijakan konkret untuk memperkuat akuntabilitas internasional. Menurut kementerian, dukungan terhadap penerapan hukum internasional melalui langkah legislatif dan kebijakan ekonomi menjadi bagian penting dari upaya mengakhiri pendudukan Israel serta berbagai persoalan yang ditimbulkannya di wilayah Palestina. (nun/avi)