PBB Tegaskan Seluruh Wilayah Gaza Harus Tetap Menjadi Milik Rakyat Palestina

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric, menegaskan bahwa seluruh wilayah Jalur Gaza harus tetap menjadi milik rakyat Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Markas Besar PBB di New York City pada Jumat (29/5/2026), menyusul pernyataan pemerintah Israel mengenai perluasan kendali militer di wilayah tersebut. Dujarric menyampaikan sikap resmi PBB ketika menanggapi laporan mengenai rencana pemerintah Israel untuk memperbesar wilayah yang berada di bawah kontrol militernya di Gaza. Dalam keterangannya, ia mengatakan, “Seratus persen wilayah Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan. Kami tidak menerima pengurangan wilayah Gaza ataupun perubahan status wilayah tersebut melalui tindakan militer.” Pernyataan itu disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama wartawan di markas PBB. Pernyataan tersebut muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pasukan Israel perlu meningkatkan kendali mereka atas wilayah Gaza. Menurut sejumlah laporan media internasional, Netanyahu menyebut area yang berada di bawah kendali militer Israel telah mencapai sekitar 60 persen wilayah Gaza dan diarahkan untuk diperluas hingga mendekati 70 persen dalam tahap operasi berikutnya. Dujarric menegaskan bahwa posisi PBB tetap mengacu pada hukum internasional dan berbagai resolusi yang telah diadopsi organisasi tersebut. “Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina. Tidak boleh ada tindakan yang mengarah pada aneksasi atau perubahan demografis secara paksa,” ujar Dujarric. Data terbaru dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs menunjukkan sebagian besar wilayah Gaza saat ini berada di bawah perintah evakuasi militer atau masuk dalam zona yang aksesnya sangat terbatas bagi warga sipil. OCHA melaporkan jutaan penduduk Gaza telah mengalami perpindahan berulang sejak konflik meningkat, sementara akses terhadap bantuan kemanusiaan masih menghadapi berbagai hambatan. Kini sebagian besar penduduk Gaza kini bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Badan PBB tersebut mencatat kondisi pengungsian yang berkepanjangan telah berdampak pada akses pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi warga sipil. Mayoritas negara anggota PBB juga acapkali menyerukan penghormatan terhadap integritas wilayah Palestina dan perlindungan terhadap warga sipil di Gaza. PBB menegaskan bahwa solusi jangka panjang harus didasarkan pada ketentuan hukum internasional dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina atas wilayah mereka. (nun/avi)