Tanpa Penarikan Pasukan Israel, Rekonstruksi Gaza Dinilai Sulit Terwujud

Tanpa penarikan pasukan Israel dan jaminan keamanan bagi warga sipil, rekonstruksi Jalur Gaza diperkirakan akan terus mengalami kebuntuan. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Direktur Al-Quds Volunteers Indonesia (AVI), Rahma Hidayani, yang menegaskan bahwa pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat konflik tidak mungkin berjalan optimal selama situasi keamanan masih belum pulih dan akses kemanusiaan tetap dibatasi. "Situasi ini membuktikan bahwa tanpa penarikan pasukan Israel dan jaminan keamanan bagi warga sipil, rekonstruksi Gaza akan tetap mandek," ujar Rahma Hidayani dalam keterangannya dikutip Jum'at (31/7/2026). Menurutnya, proses pemulihan tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana internasional, tetapi juga memerlukan kepastian bahwa masyarakat dapat kembali hidup, bekerja, dan membangun tanpa ancaman kekerasan. Di tengah pembahasan mengenai masa depan Gaza, Hamas telah menyatakan kesiapannya menyerahkan pengelolaan administrasi sipil kepada National Committee for the Administration of Gaza yang berada di bawah pengawasan Board of Peace. Gagasan tersebut muncul sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola sipil yang lebih luas pascakonflik. Namun, hingga kini berbagai dinamika politik dan keamanan, termasuk berlanjutnya operasi militer serta pembatasan akses bantuan, masih menjadi hambatan utama bagi implementasi rencana tersebut. Diketahui jutaan warga Gaza masih menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat berat. Kerusakan infrastruktur, terbatasnya layanan kesehatan, minimnya air bersih, serta terganggunya distribusi bantuan memperbesar risiko kelangkaan pangan dan kelaparan, terutama bagi anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan. Dalam kondisi seperti ini, rekonstruksi tidak dapat dimaknai sebatas membangun kembali gedung, jalan, atau fasilitas umum. Pemulihan sejati hanya dapat berlangsung apabila keamanan warga sipil terjamin, bantuan kemanusiaan dapat mengalir tanpa hambatan, dan ruang hidup masyarakat kembali dipulihkan. Rahma mengingatkan bahwa solidaritas kemanusiaan tidak berhenti pada bantuan darurat, melainkan juga mencakup dukungan terhadap terciptanya kondisi yang memungkinkan rakyat Palestina memperoleh hak hidup yang aman, bermartabat, dan terbebas dari ancaman kelaparan berkepanjangan. "Indonesia, melalui relawan dan masyarakat sipil, harus terus menjadi suara yang menuntut keadilan bagi Palestina," pungkas Rahma. (nun/avi)