"Tidak Boleh Ada Negara di Gaza dan Tidak Ada Negara Tanpa Gaza"
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa masa depan Gaza harus ditempatkan dalam kerangka negara Palestina yang utuh. Dalam konferensi pers bersama Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Rabu (12/8/2026), Abbas menyatakan Gaza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara Palestina dan menolak gagasan pemisahan wilayah tersebut dari struktur kenegaraan Palestina.
“Tidak boleh ada negara di Gaza, dan tidak boleh ada negara tanpa Gaza,” kata Abbas.
Pernyataan itu disampaikan ketika Abbas menyerukan penerapan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta pemulihan secepatnya kedaulatan sah Palestina di Gaza.
Menurut dia, gencatan senjata di Gaza tercapai melalui upaya Turkiye, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, tetapi bantuan kemanusiaan masih belum masuk ke wilayah tersebut.
Abbas menyebut pembicaraannya dengan Erdogan berlangsung “sangat penting dan produktif”. Kedua pemimpin membahas perkembangan kawasan, hubungan bilateral, serta penguatan dialog antara Palestina dan Turkiye. Abbas juga menyampaikan harapan agar dukungan Ankara berlanjut hingga rakyat Palestina mencapai kemerdekaan dan kebe
Dalam pandangan Abbas, penyelesaian konflik harus diarahkan pada berakhirnya pendudukan dan berdirinya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Ia menyebut tujuan tersebut perlu ditempuh dalam kerangka hukum internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab.
Pembicaraan kedua pemimpin juga mencakup situasi di Tepi Barat dan Yerusalem. Abbas menyinggung meningkatnya ketegangan, serangan pemukim yang disebutnya berlangsung di bawah perlindungan tentara Israel, serta serangan terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen. Ia kembali merujuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 yang menyatakan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki ilegal.
Abbas juga menekankan persatuan internal Palestina. “Kami adalah satu negara dan akan tetap menjadi satu negara, bersatu di bawah satu lembaga legislatif dan satu otoritas,” ujarnya.
Ia mengatakan Palestina tetap menjalankan agenda reformasi nasional dan program politik Organisasi Pembebasan Palestina. Pemilihan parlemen dijadwalkan berlangsung pada 28 November, bersamaan dengan agenda pemilihan legislatif dan presiden.
Dalam persoalan ekonomi, Abbas menyatakan Israel menahan sekitar 6,5 miliar dolar AS dana milik Palestina. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Turkiye atas bantuan kemanusiaan untuk Gaza, penerimaan mahasiswa Palestina, serta perawatan pasien dan korban luka. (nun/avi)
