PBB Sahkan Deklarasi Solusi Dua Negara, Gaza dan Tepi Barat Dipersatukan

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mencatat tonggak penting dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dalam deklarasi terbaru yang disahkan pada akhir pekan lalu, langkah nyata menuju solusi dua negara digariskan secara terikat waktu dan dinyatakan tidak dapat diputarbalikkan. Deklarasi ini sekaligus memperkuat posisi Palestina dalam proses perdamaian internasional yang selama ini berjalan di jalur penuh ketegangan. Salah satu poin mendasar dalam deklarasi tersebut menegaskan bahwa Gaza dan Tepi Barat direncanakan dipersatukan di bawah Otoritas Palestina melalui pembentukan Komite Administrasi Transisi sementara. Dokumen itu juga merekomendasikan pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, serta menjamin keamanan kedua pihak. Negara anggota turut menyerukan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan, pemulihan layanan dasar, serta dukungan pendanaan bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Deklarasi yang terdiri dari tujuh halaman ini merupakan hasil Konferensi Internasional di PBB pada Juli lalu, diprakarsai oleh Arab Saudi dan Prancis. Dalam pemungutan suara, 142 negara mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain. Amerika Serikat dan Israel berada di jajaran negara yang menolak. Adopsi deklarasi tersebut dilakukan menjelang pertemuan para pemimpin dunia pada 22 September mendatang di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, di mana sejumlah negara Barat seperti Inggris, Prancis, Kanada, Australia, dan Belgia diperkirakan akan secara resmi mengakui Negara Palestina. Isi deklarasi mencakup peta jalan komprehensif: gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, pertukaran tahanan, hingga penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Palestina. Ketentuan ini dipandang sebagai kerangka menyeluruh yang memberikan kepastian bagi kelanjutan proses perdamaian. Prancis dan Arab Saudi menyambut hasil pemungutan suara ini sebagai momentum bersejarah. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan mayoritas negara anggota telah menyetujui kerangka penyelesaian yang lebih adil dan permanen. Dukungan penuh juga datang dari negara-negara Teluk serta mayoritas anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, bahkan menyebut keputusan ini sebagai langkah pertama PBB yang secara tegas mengutuk Hamas sekaligus menyerukan perlucutan senjatanya. Indonesia turut menyambut positif hasil tersebut. Melalui pernyataan resmi pada 15 September 2025, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menekankan bahwa dukungan global terhadap Palestina adalah langkah penting untuk menempatkan Palestina pada posisi setara dalam proses perdamaian. “Bagi Indonesia, pengakuan global sangat penting. RI akan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai negara serta organisasi internasional untuk menggalang dukungan atas status kenegaraan Palestina dan tercapainya gencatan senjata di Gaza,” ujarnya. Deklarasi yang dihasilkan PBB kali ini mencerminkan konsensus luas dunia internasional. Dengan dukungan mayoritas negara anggota, arah menuju pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat semakin menguat, meskipun masih menghadapi penolakan dari sejumlah pihak. Momentum ini dipandang krusial dalam menata ulang hubungan internasional di Timur Tengah, sekaligus menguji komitmen global terhadap perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.