Bantuan Pangan Gaza Terhambat, Warga Bergantung pada Distribusi Kemanusiaan
Lebih dari 90 persen warga Gaza tidak mampu membeli bahan makanan dan bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Namun, menurut Kantor Informasi Pemerintah Palestina di Gaza, akses terhadap bantuan tersebut justru terhambat oleh pembatasan masuknya bahan makanan ke wilayah itu.
Dalam pernyataannya, kantor tersebut menyebut rezim Zionis menghalangi masuknya 65 persen bahan makanan yang dibutuhkan Gaza. Kondisi itu disebut sebagai bagian dari kebijakan yang digambarkan sebagai “kelaparan senyap” terhadap penduduk di Jalur Gaza.
Persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan distribusi bantuan. Kantor Informasi Pemerintah Palestina di Gaza juga menyatakan bahwa blokade total telah memutus atau membatasi akses terhadap sejumlah kebutuhan dasar, termasuk air, listrik, bahan bakar, dan makanan. Pada saat bersamaan, infrastruktur produksi disebut mengalami penghancuran sehingga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri turut terdampak.
Menurut pernyataan tersebut seperti dinukil dari Parstoday, kondisi itu telah menciptakan tekanan langsung terhadap kehidupan warga sipil. Ketergantungan pada bantuan menjadi semakin penting karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memperoleh bahan pangan secara mandiri.
Kantor tersebut menilai kebijakan kelaparan itu memiliki dua tujuan. Pertama, menciptakan kondisi yang tidak layak huni untuk mendorong pengungsian paksa warga Gaza. Kedua, menciptakan tekanan sosial dan perpecahan antara masyarakat Palestina dan kelompok-kelompok perlawanan.
Pernyataan itu juga merujuk pada hukum humaniter internasional. Protokol tambahan Konvensi Jenewa melarang penggunaan kelaparan terhadap penduduk sipil sebagai metode perang dan mewajibkan pihak yang berkonflik memfasilitasi lintasan bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan. Statuta Roma juga mengakui tindakan yang secara sengaja menyebabkan kelaparan warga sipil sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kantor Informasi Pemerintah Palestina di Gaza menyatakan kebijakan tersebut tetap berlangsung meski pemboman telah dihentikan sementara. Mereka juga menilai dukungan Amerika Serikat kepada Israel dan penggunaan hak veto di tingkat internasional turut menghambat langkah efektif untuk menghentikan kondisi tersebut.
Bagi masyarakat yang tidak mampu membeli makanan, keberadaan bantuan pangan tetap menjadi kebutuhan mendasar. Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gaza (MBG) yang digulirkan Al-Quds Volunteers Indonesia (AVI) dapat menjadi salah satu bentuk kepedulian untuk membantu menyediakan makanan bagi warga yang menghadapi keterbatasan akses pangan. (nun/avi)
