Politisi Israel Delegitimasi Lonjakan Suara Arab dalam Pemilu Parlemen

Lonjakan partisipasi pemilih Palestina dalam pemilihan parlemen Israel justru direspons dengan upaya delegitimasi oleh sejumlah politisi terkemuka negara itu. 

Alih-alih mengakui besarnya dukungan terhadap partai-partai Arab, sebagian elite politik mengaitkan peningkatan suara tersebut dengan dugaan campur tangan asing, bahkan menggambarkan penggunaan hak pilih warga Palestina sebagai upaya untuk “mencuri pemilu”.

Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meminta badan keamanan internal Israel, Shin Bet, menyelidiki kemungkinan campur tangan asing dalam pemilu. Langkah itu muncul setelah partisipasi pemilih Palestina meningkat signifikan. 

Likud juga membingkai hasil tersebut sebagai ancaman “Islamisasi Israel”, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi suara Arab dalam proses demokrasi.

BACA JUGA: Israel Halangi Tahanan Palestina Mendapat Pakaian dan Selimut Hadapi Musim Dingin

Padahal, diperkirakan 80 persen pemilih Palestina yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya pada Selasa. Komunitas Palestina sendiri mencakup sekitar 21 persen populasi Israel. 

Partisipasi tersebut mengantarkan dua kekuatan politik utama, Daftar Arab Bersatu (Ra’am) dan Daftar Gabungan, meraih total 19 kursi di parlemen yang memiliki 120 anggota.

Hasil penghitungan menunjukkan blok pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan blok oposisi Yahudi yang menentangnya meraih 48 kursi. Dengan dukungan 19 anggota parlemen dari partai-partai Palestina, mayoritas parlemen berada di luar blok Netanyahu. 

Namun, peluang terbentuknya pemerintahan alternatif masih menghadapi hambatan karena sejumlah partai oposisi menolak berkoalisi dengan kekuatan politik Arab.

Sikap Asli Israel

Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid, misalnya, menolak duduk bersama partai-partai Palestina dalam pemerintahan. Sikap watak asli Isael serupa disampaikan Avigdor Lieberman, pemimpin partai sayap kanan Yisrael Beytenu, pada Kamis. 

Avigdor menyatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang melibatkan Netanyahu maupun Ahmad Tibi, pemimpin Ta’al yang merupakan bagian dari Daftar Gabungan.

Orly Noy, kandidat dari partai Balad, mengatakan tingginya partisipasi warga Palestina dipengaruhi kemarahan terhadap perang Israel di Gaza, meningkatnya rasisme, serta persoalan keamanan dan kriminalitas. 

Menurutnya, hak pilih menjadi salah satu instrumen terakhir yang dimiliki warga Palestina untuk memperjuangkan kesetaraan politik. Namun, hak tersebut kini turut dipersoalkan.

BACA JUGA: Pilunya Hati Para Ibu Palestina, Warga Gaza Seharusnya Tidak Mengemis untuk Makanan

Analis politik Nimrod Flaschenberg menilai ketegangan itu berkaitan dengan perbedaan mendasar mengenai identitas dan masa depan Israel. Ia menghubungkannya dengan dominasi pandangan politik yang bertumpu pada supremasi Yahudi, termasuk ketentuan Undang-Undang Negara Bangsa 2018 yang menetapkan hak menentukan nasib sendiri secara nasional sebagai hak eksklusif orang Yahudi.

Mauricio Lapchik, direktur kampanye berbahasa Ibrani untuk Daftar Gabungan, menilai suara Arab tidak diperlakukan setara dalam pembacaan hasil pemilu. Menurutnya, mayoritas yang terbentuk melalui dukungan partai-partai Palestina semestinya diperhitungkan sebagai kemenangan oposisi, sebagaimana berlaku dalam sistem demokrasi lainnya. (nun/avi)