Penutupan Akses Israel Hambat Warga Palestina Mendapatkan Pengobatan
Penutupan akses menuju sebagian besar kota dan permukiman Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel semakin membatasi pergerakan warga, termasuk mereka yang membutuhkan layanan kesehatan. Dampak pembatasan itu dirasakan Yousef Mur, warga Yatta, yang tidak dapat membawa putrinya ke Yerusalem untuk menjalani pengobatan kanker.
Mur mengatakan pasukan Israel menembakkan granat kejut ketika mereka berusaha melintas. Insiden tersebut membuat putrinya ketakutan, sementara perjalanan untuk mendapatkan perawatan medis menjadi terhambat.
Pembatasan mobilitas itu berlangsung bersamaan dengan operasi militer Israel di Hebron yang memaksa sekitar 1.200 warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Operasi tersebut digelar sehari setelah dua pria bersenjata Palestina menewaskan dua tentara Israel di sebuah pos pemeriksaan dekat kota itu.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (23/10/2026) menyatakan militer akan melancarkan operasi berskala besar. Militer Israel kemudian menggelar operasi di lingkungan Al-Jaladah dan Ein Deir Baha untuk mencari kelompok bersenjata dan senjata, termasuk rencana penghancuran bangunan.
Kepala Pemerintah Kota Hebron, Yousef Zouhair Al-Jabari, mengatakan sekitar 1.300 warga lainnya terancam kehilangan tempat tinggal. Menurut dia, operasi militer telah menghancurkan toko, pabrik, rumah, dan jalan. Otoritas Palestina mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk “hukuman kolektif” terhadap warga sipil.
Organisasi Palestinian Prisoners' Club juga melaporkan sekitar 70 warga Palestina ditangkap pada Jumat dan Sabtu. Hingga laporan Reuters diterbitkan, pejabat Israel belum memberikan komentar mengenai penangkapan tersebut.
Sejumlah warga Hebron mengatakan kepada Reuters bahwa banyak orang yang diusir dari rumahnya tidak memiliki hubungan dengan serangan terhadap tentara Israel. Majdi Nasser, salah seorang warga yang kehilangan tempat tinggal, meminta pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga terdampak, termasuk anak-anak yang tidak terlibat dalam serangan.
Warga juga melaporkan adanya tanda silang hitam pada rumah-rumah setelah penghuninya dipaksa pergi, meski tujuan pemberian tanda tersebut belum diketahui.
Pembatasan pergerakan dan operasi militer ini berlangsung ketika pemerintah Netanyahu terus memperluas permukiman Israel di Tepi Barat. Badan-badan PBB dan sebagian besar negara menganggap permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, sedangkan Israel menolak pandangan itu. (nun/avi)Penutupan akses menuju sebagian besar kota dan permukiman Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel semakin membatasi pergerakan warga, termasuk mereka yang membutuhkan layanan kesehatan. Dampak pembatasan itu dirasakan Yousef Mur, warga Yatta, yang tidak dapat membawa putrinya ke Yerusalem untuk menjalani pengobatan kanker
Mur mengatakan pasukan Israel menembakkan granat kejut ketika mereka berusaha melintas. Insiden tersebut membuat putrinya ketakutan, sementara perjalanan untuk mendapatkan perawatan medis menjadi terhambat.
Pembatasan mobilitas itu berlangsung bersamaan dengan operasi militer Israel di Hebron yang memaksa sekitar 1.200 warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Operasi tersebut digelar sehari setelah dua pria bersenjata Palestina menewaskan dua tentara Israel di sebuah pos pemeriksaan dekat kota itu.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (23/10/2026) menyatakan militer akan melancarkan operasi berskala besar. Militer Israel kemudian menggelar operasi di lingkungan Al-Jaladah dan Ein Deir Baha untuk mencari kelompok bersenjata dan senjata, termasuk rencana penghancuran bangunan.
Kepala Pemerintah Kota Hebron, Yousef Zouhair Al-Jabari, mengatakan sekitar 1.300 warga lainnya terancam kehilangan tempat tinggal. Menurut dia, operasi militer telah menghancurkan toko, pabrik, rumah, dan jalan. Otoritas Palestina mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk “hukuman kolektif” terhadap warga sipil.
Organisasi Palestinian Prisoners' Club juga melaporkan sekitar 70 warga Palestina ditangkap pada Jumat dan Sabtu. Hingga laporan Reuters diterbitkan, pejabat Israel belum memberikan komentar mengenai penangkapan tersebut.
Sejumlah warga Hebron mengatakan kepada Reuters bahwa banyak orang yang diusir dari rumahnya tidak memiliki hubungan dengan serangan terhadap tentara Israel. Majdi Nasser, salah seorang warga yang kehilangan tempat tinggal, meminta pemerintah mem
Warga juga melaporkan adanya tanda silang hitam pada rumah-rumah setelah penghuninya dipaksa pergi, meski tujuan pemberian tanda tersebut belum diketahui.
Pembatasan pergerakan dan operasi militer ini berlangsung ketika pemerintah Netanyahu terus memperluas permukiman Israel di Tepi Barat. Badan-badan PBB dan sebagian besar negara menganggap permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, sedangkan Israel menolak pandangan itu. (nun/avi)
